Dari gaji kotor ke take-home pay
Take-home pay adalah uang yang benar-benar masuk rekeningmu setiap bulan, setelah dikurangi iuran BPJS bagian pekerja dan PPh 21. Rumusnya sederhana:
Take-home = gaji kotor (pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap) − iuran pekerja − PPh 21.
Gaji kotor yang kamu isi di kalkulator mencakup tiga bagian. Gaji pokok adalah komponen dasar. Tunjangan tetap dibayarkan teratur tanpa bergantung kehadiran, misalnya tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga. Tunjangan tidak tetap berubah mengikuti kehadiran atau capaian, misalnya uang makan harian dan uang transport. Pemisahan ini bukan sekadar rapi-rapi administratif: hanya pokok dan tunjangan tetap yang menjadi dasar iuran BPJS, sementara ketiganya tetap menjadi objek PPh 21.
Siapa menanggung apa
Iuran BPJS dibagi antara pekerja dan pemberi kerja. Angka yang berlaku (Maret 2026):
| Program | Pekerja | Pemberi kerja | Batas dasar upah |
|---|---|---|---|
| BPJS Kesehatan | 1% | 4% | Rp 12.000.000 |
| JHT | 2% | 3,7% | tanpa batas |
| JP | 1% | 2% | Rp 11.086.300 |
| JKK | – | 0,24%–1,74% (kelas risiko) | tanpa batas |
| JKM | – | 0,30% | tanpa batas |
Batas atas penting karena dua program di atas: bila dasar upahmu melebihi Rp 12.000.000, iuran Kesehatan dihitung dari Rp 12.000.000 saja — begitu pula JP yang dijepit di Rp 11.086.300. JHT tidak punya batas. Iuran pekerja itulah yang dipotong langsung dari take-home, sementara iuran pemberi kerja masuk ke biaya perusahaan.
Kenapa premi dari perusahaan ikut menjadi dasar PPh 21
Premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan bagian pemberi kerja menambah bruto PPh 21, sementara JHT dan JP bagian pemberi kerja tidak. Alasannya, ketiga premi pertama dianggap penghasilan yang kamu terima secara tidak langsung — perusahaan membayarkannya untuk risiko yang menimpamu — sehingga nilai ekonomisnya ikut dikenai pajak. Karena itu kalkulator menghitung bruto pajak sebagai gaji ditambah ketiga premi tersebut, dan PPh 21 dihitung dari angka itu memakai tarif TER sesuai status PTKP-mu. Kategori TER-nya (A, B, atau C) ditentukan status PTKP, jadi dua orang dengan gaji identik bisa punya pajak berbeda hanya karena jumlah tanggungannya berbeda.
Kenapa angka Desember bisa berbeda
Skema TER yang berlaku Januari–November sengaja disederhanakan: satu tarif dikalikan bruto bulanan, tanpa menghitung biaya jabatan dan PTKP setiap bulan. Biaya jabatan (5% dari bruto, maksimum Rp 500.000 per bulan) dan PTKP baru dikurangkan saat penghasilan setahun dihitung ulang di masa pajak Desember memakai tarif progresif Pasal 17. Akibatnya, total pajak Desember adalah pajak setahun dikurangi pajak yang sudah dipotong Januari–November — hasilnya bisa lebih bayar (dikembalikan lewat slip) atau kurang bayar (dipotong tambahan). Kalkulator ini menampilkan PPh 21 bulanan skema TER, bukan rekonsiliasi Desember.
Contoh perhitungan
Skenario 1 — tanpa gross-up. Rina punya gaji pokok Rp 10.000.000, tunjangan tetap Rp 2.000.000, dan tunjangan tidak tetap Rp 500.000, dengan status K/1 dan mengikuti JHT, JP, serta JKK/JKM risiko rendah. Gaji kotornya Rp 12.500.000, dasar BPJS-nya Rp 12.000.000 (pokok + tunjangan tetap).
- Iuran pekerja: Kesehatan 1% × Rp 12.000.000 = Rp 120.000; JHT 2% × Rp 12.000.000 = Rp 240.000; JP 1% × Rp 11.086.300 = Rp 110.863. Total Rp 470.863.
- Bruto PPh 21: Rp 12.500.000 + premi pemberi kerja (Kesehatan Rp 480.000 + JKK Rp 64.800 + JKM Rp 36.000) = Rp 13.080.800.
- PPh 21 kategori TER B 4%: Rp 523.232.
- Take-home pay = Rp 12.500.000 − Rp 470.863 − Rp 523.232 = Rp 11.505.905 (92,1% dari gaji kotor).
Iuran pemberi kerja total Rp 1.246.526, sehingga biaya total perusahaan = Rp 12.500.000 + Rp 1.246.526 = Rp 13.746.526 sebulan.
Skenario 2 — pajak ditanggung perusahaan (gross-up). Dengan komponen gaji yang sama, perusahaan menambahkan tunjangan pajak supaya take-home Rina tidak berkurang oleh PPh 21. Tunjangan yang dihitung konsisten dengan lapisan TER-nya adalah Rp 688.464, bruto pajaknya naik menjadi Rp 13.769.264, dan PPh 21-nya Rp 688.463. Hasilnya:
- Take-home = Rp 12.500.000 + Rp 688.464 − Rp 470.863 − Rp 688.463 = Rp 12.029.138.
- Biaya total perusahaan = Rp 14.434.990 — naik sebesar tunjangan pajak, karena perusahaan menanggung PPh 21 sekaligus iurannya.
Perhatikan bahwa skema gross-up tidak menghapus pajak; ia memindahkan siapa yang menanggungnya. Pekerja menerima angka yang lebih besar, tetapi biaya perusahaan juga naik.
Yang tidak dihitung kalkulator ini
Kalkulator ini memakai asumsi satu pekerja tetap penuh waktu dengan komponen yang diisi di form. Ia tidak menghitung tambahan iuran 1% untuk anggota keluarga di luar pekerja, pasangan, dan tiga anak yang diatur Perpres 82/2018, tidak menghitung PPh 21 final setahun maupun rekonsiliasi Desember, dan tidak memasukkan potongan lain seperti cicilan pinjaman, iuran koperasi, zakat, atau premi asuransi tambahan. Untuk THR dan perhitungan pajak atas penghasilan tidak teratur, gunakan kalkulator THR yang terpisah. Semua angka di sini adalah estimasi, bukan slip gaji resmi — cocokkan dengan slip dari bagian payroll sebelum dipakai untuk keputusan besar.
Pertanyaan umum
Kenapa PPh 21 dihitung dari gaji ditambah premi yang dibayar perusahaan?
Karena premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar pemberi kerja secara ekonomi adalah penghasilan tambahan bagimu — perusahaan mengeluarkan biaya itu untuk kepentinganmu, sehingga nilainya ikut menambah bruto PPh 21. Sebaliknya, iuran JHT dan JP bagian pemberi kerja tidak menambah bruto pajak, jadi keduanya diperlakukan berbeda meski sama-sama dibayar perusahaan.
Kenapa tunjangan tidak tetap tidak masuk dasar iuran BPJS?
Dasar iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap — komponen yang dibayarkan teratur tanpa bergantung kehadiran. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian atau uang transport per hari tidak termasuk dasar iuran karena nilainya berubah-ubah. Namun tunjangan tidak tetap tetap masuk penghasilan bruto kena PPh 21, sehingga memengaruhi pajakmu meski tidak memengaruhi iuran BPJS.
Kenapa take-home pay Desember bisa berbeda dari bulan-bulan lain?
Skema TER yang dipakai Januari–November hanya mengalikan satu tarif ke bruto bulanan, tanpa memperhitungkan biaya jabatan dan PTKP. Di masa pajak Desember, penghasilan setahun dihitung ulang dengan tarif progresif Pasal 17 setelah dikurangi biaya jabatan (5% bruto, maksimum Rp 500.000 per bulan) dan PTKP, lalu dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong Januari–November. Selisihnya bisa membuat potongan Desember lebih kecil, lebih besar, atau justru berupa pengembalian.
Apa itu biaya total perusahaan (cost to company)?
Biaya total perusahaan adalah seluruh pengeluaran perusahaan untuk mempekerjakanmu sebulan — gaji dan tunjangan yang kamu terima ditambah semua iuran pemberi kerja (BPJS Kesehatan 4%, JHT 3,7%, JP 2%, JKK, dan JKM). Angka ini berguna saat membandingkan dua tawaran kerja yang strukturnya berbeda, karena gaji yang terlihat sama besar bisa punya biaya perusahaan yang berbeda jauh tergantung program BPJS yang diikuti.