Siapa yang berhak atas THR
Permenaker No. 6 Tahun 2016 mewajibkan setiap perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan kepada pekerja/buruh yang sudah bekerja minimal satu bulan terus-menerus. Aturan ini berlaku untuk karyawan tetap (PKWTT) maupun karyawan kontrak (PKWT) — status hubungan kerja tidak mengubah hak dasarnya. Masa kerja dihitung sampai dengan hari raya, jadi pekerja yang baru masuk tetap berhak selama sudah melewati satu bulan penuh. Perhitungan satu bulan bersifat inklusif: pekerja yang mulai tepat satu bulan sebelum hari raya sudah masuk hitungan.
Besarnya THR mengikuti dua tingkatan berikut:
| Masa kerja sampai hari raya | Besaran THR |
|---|---|
| 12 bulan atau lebih | 1 × upah sebulan |
| 1 sampai kurang dari 12 bulan | (masa kerja ÷ 12) × upah sebulan |
Yang dimaksud upah sebulan adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap — tunjangan yang dibayarkan teratur dan tidak bergantung pada kehadiran atau capaian, misalnya tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga. Tunjangan yang berubah-ubah seperti uang makan dan uang transport harian tidak ikut dihitung, begitu pula lembur dan bonus.
Cara menghitung THR prorata
Untuk masa kerja di bawah setahun, THR dihitung proporsional dan dibulatkan ke rupiah terdekat. Masa kerja dihitung dalam bulan penuh secara kalender, bukan 30 hari. Pekerja yang mulai 1 Oktober dan hari raya jatuh 10 Maret punya masa kerja 5 bulan penuh lebih beberapa hari; sisa hari yang belum genap sebulan tidak menambah porsi THR.
Ada dua syarat yang tidak boleh terlewat. Pertama, masa kerja minimal satu bulan — kurang dari itu THR belum menjadi hak. Kedua, hubungan kerja masih berjalan saat hari raya. Karyawan kontrak yang kontraknya berakhir sebelum hari raya tidak mendapat THR, meski sebelumnya sudah bekerja lama. Karyawan tetap yang di-PHK dalam 30 hari sebelum hari raya tetap berhak sesuai ketentuan yang dikutip di atas.
Batas waktu pembayaran
THR wajib dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan (Pasal 5 ayat (4)). Untuk hari raya 10 Maret 2027, batas bayarnya 3 Maret 2027. Tanggal ini penting bagi dua pihak: pekerja bisa memastikan uangnya masuk tepat waktu, dan tim HR bisa menyusun jadwal payroll tanpa melewati tenggat. Keterlambatan memberi pekerja hak menuntut pembayaran, dan bagi perusahaan bisa menimbulkan sanksi administratif.
Kenapa THR kena PPh 21, dan kenapa angkanya berbeda dari gaji bulanan
THR adalah penghasilan yang menambah penghasilan bruto bulan penerimaannya. Bagi pekerja tetap, PPh 21 Januari–November dihitung dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP 58/2023: satu tarif dikalikan langsung ke seluruh bruto bulan itu, tanpa mengurangi biaya jabatan atau PTKP setiap bulan. Karena THR digabung dengan gaji, bruto bulan tersebut bisa melompat ke lapisan tarif TER yang lebih tinggi daripada bulan biasa. Pajak atas THR karena itu dihitung sebagai selisih antara pajak bulan penerimaan (gaji + THR) dan pajak seandainya hanya menerima gaji — bukan tarif khusus yang dikenakan langsung ke nominal THR. Status PTKP tetap berpengaruh karena menentukan kategori TER (A, B, atau C).
Dua hal inilah yang membuat hasil kalkulator bulanan tidak sama dengan pajak final setahun. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 500.000 per bulan) dan PTKP baru benar-benar dikurangkan saat penghasilan setahun dihitung ulang di masa pajak Desember memakai tarif progresif Pasal 17. Kalkulator ini sengaja fokus ke PPh 21 bulan penerimaan THR; selisih lebih atau kurang bayar akibat rekonsiliasi Desember muncul di slip gaji akhir tahun, bukan di halaman ini.
Contoh perhitungan
Skenario 1 — masa kerja 12 bulan atau lebih, karyawan tetap. Tono bekerja tetap dengan upah sebulan Rp 8.500.000 sejak 15 Januari 2020. Hari raya jatuh 10 Maret 2027, sehingga masa kerjanya 85 bulan penuh — jauh melewati ambang 12 bulan. THR Tono adalah 1 × upah = Rp 8.500.000.
Dengan PPh 21 dihitung untuk status TK/0 (kategori TER A):
- Bulan biasa: 1,5% × Rp 8.500.000 = Rp 127.500.
- Bulan penerimaan THR: 8% × Rp 17.000.000 (gaji + THR) = Rp 1.360.000.
- PPh 21 atas THR = Rp 1.360.000 − Rp 127.500 = Rp 1.232.500.
- THR bersih yang diterima = Rp 8.500.000 − Rp 1.232.500 = Rp 7.267.500.
Batas bayarnya 3 Maret 2027, tujuh hari sebelum hari raya.
Skenario 2 — prorata, karyawan kontrak. Sinta dikontrak dengan upah Rp 6.000.000 dan mulai 1 Oktober 2026. Saat hari raya 10 Maret 2027 tiba, masa kerjanya baru 5 bulan penuh. Karena kurang dari 12 bulan, THR dihitung prorata: 5/12 × Rp 6.000.000 = Rp 2.500.000. Sinta berhak penuh atas nominal itu selama kontraknya masih berjalan pada 10 Maret 2027. Karena perhitungan ini tanpa PPh 21, jumlah bersihnya sama dengan nominal THR-nya.
Yang tidak dihitung kalkulator ini
Kalkulator ini hanya menghitung THR dan, bila diaktifkan, PPh 21 atas THR. Ia tidak menghitung tunggakan atau sanksi bila perusahaan terlambat membayar, tidak memeriksa apakah perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama menjanjikan THR yang lebih besar dari ketentuan minimum, dan bukan nasihat hukum atau pajak. Angka yang keluar adalah estimasi berbasis parameter Permenaker 6/2016 dan tabel TER yang ditampilkan di halaman — selalu bandingkan dengan slip gaji dan peraturan internal perusahaanmu.
Pertanyaan umum
Apakah karyawan kontrak (PKWT) berhak mendapat THR?
Berhak, selama kontraknya masih berjalan pada hari raya keagamaan. Permenaker 6/2016 tidak membedakan status hubungan kerja untuk hak THR — yang menentukan adalah masa kerja minimal satu bulan terus-menerus. Karyawan kontrak yang masa kerjanya belum setahun mendapat THR secara prorata, dan kontrak yang berakhir sebelum hari raya tidak lagi berhak karena hubungan kerjanya sudah selesai.
Bagaimana kalau masa kerja saya kurang dari 12 bulan?
THR tetap diberikan secara prorata, dihitung dengan rumus (masa kerja dalam bulan penuh ÷ 12) × upah sebulan. Masa kerja dihitung sampai hari raya, dan sisa hari yang belum genap satu bulan tidak dihitung. Karyawan dengan masa kerja kurang dari satu bulan penuh belum berhak atas THR.
Kapan THR paling lambat harus dibayarkan?
Menurut Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016, THR wajib dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bila perusahaan terlambat, pekerja berhak menuntut pembayaran, dan keterlambatan juga dapat berujung sanksi administratif. Kalkulator ini menampilkan tanggal batas bayar otomatis dari hari raya yang kamu pilih.
Apakah THR kena pajak?
Ya. THR adalah penghasilan yang menambah bruto bulan penerimaannya, sehingga bagi pekerja tetap dikenai PPh 21 skema TER Januari–November sesuai PP 58/2023. Pajaknya dihitung sebagai selisih antara pajak bulan penerimaan (gaji + THR) dan pajak bulan biasa (gaji saja) — bukan persentase terpisah. Total pajak setahun nanti dihitung ulang lagi di masa pajak Desember dengan tarif Pasal 17, jadi angka bulan ini bukan angka final setahun.